loading...
Intelijen AS sebut Iran alihkan prioritas dari program nuklir ke Selat Hormuz. Foto/X
TEHERAN - Sebuah penilaian intelijen militer AS menyimpulkan bahwa prioritas strategis Iran telah beralih dari program nuklirnya ke Selat Hormuz. Demikian dilaporkan NBC News pada hari Selasa, mengutip dua pejabat AS yang mengetahui penilaian tersebut.
Para pejabat tersebut mengatakan penilaian itu menemukan bahwa Teheran kini memandang selat tersebut sebagai sumber daya tawar-menawar yang lebih kuat dan efektif dibandingkan program nuklirnya, terutama setelah serangan menyasar fasilitas nuklirnya pada tahap awal konflik.
Menurut laporan tersebut, para pejabat militer juga telah memperingatkan Presiden Donald Trump bahwa operasi AS apa pun untuk menguasai selat itu akan memakan waktu lama, memakan biaya besar, dan mematikan, tanpa jaminan keberhasilan.
Tiga pejabat Eropa dan dua pejabat negara Teluk Arab sependapat dengan penilaian tersebut, seraya mengatakan bahwa upaya membuka kembali Selat Hormuz dengan kekuatan militer akan menjadi operasi yang panjang dan berisiko; operasi ini dapat membuat kapal perang AS rentan terhadap serangan rudal jelajah atau pesawat nirawak (drone), mendorong harga minyak lebih tinggi, serta tidak menjamin kemenangan yang pasti, lapor NBC News.
Pemerintahan Trump menanggapi penilaian tersebut dengan menyatakan bahwa Selat Hormuz berada "di bawah kendali penuh Angkatan Laut AS" dan bahwa blokade Washington berarti tidak ada apa pun yang bisa mencapai Iran kecuali jika AS mengizinkannya, menurut NBC News. Seorang pejabat pemerintah menambahkan bahwa selat tersebut merupakan jalur air internasional yang tidak dikuasai oleh pihak mana pun, serta menyatakan bahwa rute sementara apa pun akan beroperasi tanpa persetujuan, izin, biaya tol, atau pungutan lainnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, sedang berada di Teheran untuk bertemu dengan para pejabat Iran di tengah upaya berkelanjutan Islamabad dalam memfasilitasi saluran diplomatik langsung maupun tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran; demikian disampaikan pihak kementerian luar negeri pada hari Rabu.
