Koperasi Merah Putih Tak Pakai Uang APBN, Zulhas Ungkap Skemanya

17 hours ago 6

loading...

Menko Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Foto/Dok

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) secara langsung.Ia menyatakan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang berbeda, yakni berbasis platform pinjaman melalui bank-bank milik negara (Himbara) agar koperasi lebih mandiri dan berorientasi pada model bisnis yang berkelanjutan.

“Ini kita pengalaman, koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Anggaran pemerintah ditempatkan di Himbara," jelasnya, Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, Menko yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa setiap koperasi akan mendapat platform pinjaman hingga Rp3 miliar, namun hanya dapat digunakan sesuai jumlah barang yang dibutuhkan dan dijaminkan. Baca Juga: 1,2 Juta AgenBRILink Siap Dukung Operasional Koperasi Desa Merah Putih

"Misalnya koperasi memerlukan gas 3 kilo sebanyak 2.000 tabung, nilainya Rp100 juta, maka dia hanya boleh mengambil Rp100 juta, yang dari perbankan nanti akan langsung dibayarkan kepada patra niaga, begitu juga Sembako dan lain-lain," ujarnya.

Seluruh sistem operasional Kopdes Merah Putih juga disebut Zulhas didesain secara non-tunai (cashless) dan terintegrasi melalui sistem digital yang dikembangkan oleh Telkom, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real-time.

Zulhas sendiri menekankan Kopdes Merah Putih dirancang untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan menghapus peran tengkulak serta rentenir di tingkat desa. Lewat sistem yang tertata, koperasi akan langsung terhubung dengan pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat desa.

“Misalnya ada tujuh gerai yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Antara lain sembako, gas 3 kg, pupuk itu semua yang dibutuhkan desa. Kemudian ada juga layanan Brilink, Mandiri Link, dan BSI Link. Itu dari rentenir bisa langsung akses perbankan dengan cepat," jelasnya.

Read Entire Article
Patroli | Crypto | | |