loading...
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat adanya pertumbuhan signifikan dari realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada kuartal I tahun 2025. Foto/Dok
JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat adanya pertumbuhan signifikan dari realisasi investasi di luar Pulau Jawa . Kawasan luar Jawa mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp235,9 triliun, atau 50,7% dari total investasi nasional.
Hal itu melampaui Jawa yang membukukan Rp229,3 triliun atau 49,3%. Ini merupakan akumulasi dari angka investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
“Ini hal yang sangat positif, bahwa peningkatan investasi di luar Jawa lebih tinggi,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan P. Roeslani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Kendati mulai ada pergeseran peta investasi nasional , dari sisi geografis perkotaan, wilayah Jakarta masih memimpin dengan nilai investasi Rp69,8 triliun, disusul Jawa Barat Rp68,5 triliun, dan Jawa Timur Rp36 triliun.
Di luar Jawa, Sulawesi Tengah memimpin dengan realisasi Rp32,7 triliun, memperkuat pergeseran arus modal nasional. "Biasanya Jawa Barat yang lebih banyak karena faktor manufakturing, ini di Jakarta naik karena investasi di bidang telekomunikasi," jelas Rosan.
Dari sumber modal, PMDN mencatatkan kontribusi Rp234,8 triliun atau 50,5%, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi Rp230,4 triliun atau 49,5%. Berdasarkan asal modal, wilayah Jawa Barat memimpin dalam realisasi PMA dengan capaian sebesar USD2,2 miliar atau setara 15,1% dari total PMA nasional.
Ini disusul Sulawesi Tengah yang mencatat investasi asing senilai USD1,9 miliar (13,2%), Jakarta sebesar USD1,7 miliar (11,9%), Maluku Utara sebesar USD1,4 miliar (9,8%), dan Banten sebesar USD1,0 miliar (6,9%).
Sementara dari sisi PMDN, Jakarta kembali mendominasi dengan realisasi Rp42,2 triliun (18,0 persen). Jawa Barat berada di posisi kedua dengan Rp33,8 triliun (14,4%), diikuti Jawa Timur Rp22,1 triliun (9,4%), Riau Rp18,0 triliun (7,7%), dan Banten Rp15,1 triliun (6,4%).
(akr)
