loading...
LBH Gema Keadilan akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Komisi III DPR terkait RUU Perampasan Aset. Foto/SindoNews
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Komisi III DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Rekomendasi tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam proses legislasi.
Rekomendasi yang akan disampaikan antara lain menekankan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, kontrol yudisial, transparansi pengelolaan aset, standar pembuktian yang jelas, serta mekanisme keberatan dan pemulihan bagi warga yang dirugikan.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif LBH Gema Keadilan Anton Hariyadi saat webinar yang mengangkat tema “RUU Perampasan Aset: Senjata Baru Melawan Korupsi atau Ancaman terhadap Hak Warga Negara?” di Jakarta. Hadir dalam diskusi ini sebagai narasumber Wakil Ketua Peradi RBA Haris Azhar dan Dosen dan Managing Partner MRA Lawfirm Mohamad Rozaq Ashari
Baca juga: Ramai-ramai Mendesak DPR Publikasikan Draf Resmi RUU Perampasan Aset
“Forum ini membahas kebutuhan memperkuat pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset, sekaligus memastikan kewenangan negara tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga negara,” ujarnya, Sabtu (5/9/2026).
Perampasan aset bukan semata-mata sebagai instrumen untuk mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme yang harus memiliki batas, prosedur, pengawasan, serta ruang keberatan yang jelas. Dengan demikian, efektivitas asset recovery dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan keadilan.
Pembahasan tersebut relevan dengan perkembangan di Komisi III DPR RI. DPR saat ini membahas RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana dan telah menyampaikan bahwa cakupan tindak pidana yang menjadi sasaran masih dapat berubah dalam proses pembahasan. Komisi III juga menekankan pentingnya partisipasi publik serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
