loading...
Menko Polkam resmi meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau TPPO. Foto/istimewa
JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan ( Kemenko Polkam ) resmi meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pembentukan kedua desk tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan (karhutla) yang memiliki dampak sangat luas, tidak hanya korban jiwa dan kerugian lingkungan, tetapi juga dampak geopolitik yang cukup signifikan. Sebab dampak asapnya merambah lintas negara.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban trafficking atau people smuggling,” ujarnya, Kamis (13/3/2025).
Menurut Budi Gunawan, leading sector Desk Koordinasi Penanganan Karhutla adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, leading sectornya Menteri P2MI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.
“Adapun kementerian lembaga yang juga berkolaborasi dan bekerja sama lintas sektoral, meliputi Kementerian Setneg; Kemendagri; Kemlu; TNI; Polri; Kejaksaan Agung,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ BP2MI, Kemenhut, Kemen LH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.Kementerian Komdigi; Kemen Imipas, Kemen ATR/BPN. Kemenkes; Kemensos; Kemenaker; Kementan.
Termasuk Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, PPATK; BIN; BNPB; BMKG; BAKAMLA; BNPT dan Badan Informasi Geospasial. Rapat koordinasi ini juga diikuti Gubernur Lampung; Jambi; Sumsel; Riau; Kepri; Kaltara; Kalsel, Kalbar; Kaltim; Kalteng serta Pangdam, Kapolda, dan Kajati secara zoom.
Untuk kebakaran hutan, kata Budi Gunawan, berdasarkan prediksi BMKG meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun beberapa titik hotspot di beberapa daerah sudah memasuki kemarau. Diprediksi puncak kemarau terjadi pada Juni hingga September 2025 dengan daerah rawan Gorontalo, Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan.
