loading...
Presiden K-Sarbumusi NU Irham Ali Saifuddin meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.Foto/istimewa
JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) berharap pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Overloading ( ODOL ). Organisasi buruh yang didirikan Nahdlatul Ulama (NU) ini menilai, dampak akibat kebijakan ini adalah masyarakat kecil.
Hal itu disampaikan Presiden K-Sarbumusi NU Irham Ali Saifuddin dalam acara diskusi Forum Keramat yang mengangkat tema “Zero ODOL Policy: Siapa yang Diuntungkan?” yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat baru-baru ini.
Untuk itu, mewakili para supir logistik, Irham mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan data atau rencana teknokratik plan atau pendekatan ilmiah dan analisis mendalam terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.
Baca juga: Monster Jalanan Pencabut Nyawa: Negara Rugi Rp40 Triliun, AHY Umumkan Perang Lawan Truk ODOL
“Biarkan saja dulu apa yang sudah berjalan saat ini sembari memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Kita harus menggunakan pendekatan just transition atau transisi berkeadilan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Artinya, tidak lantas memukul, mematikan satu pihak ketika ini sudah kita jalankan. Sementara, pada sisi lain kita sebenarnya nggak siap menjalankannya,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).
Jadi, harus ada solusi terhadap dampak yang dimunculkan Zero ODOL itu nantinya. Artinya, pemerintah harus menyiapkan atau memperbaiki dulu sistem transportasi yang ada saat ini. Begitu juga dari kesiapan masyarakatnya.
Baca juga: Kapolri Tunjuk 4 Dirlantas Baru pada Juni 2025, Ini Nama-namanya
Irham menyebut hal pertama yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan Zero ODOL ini adalah self-reflection terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Termasuk misalnya, apakah pembangunan infrastruktur jalanan itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak.
