loading...
Foto: Doc. Istimewa
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, dikunjungi langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Selasa (18/11). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional penguatan akses keadilan menjelang peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah yang akan digelar Rabu besok.
Kunjungan juga dihadiri Duta Posbankum yang juga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, pimpinan Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, serta jajaran Pemerintah Kota Semarang.
Dalam sambutan selamat datang, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa kunjungan Menteri Hukum tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum untuk menunjukkan praktik terbaik layanan hukum berbasis masyarakat. Program Posbankum yang diluncurkan secara nasional pada 5 Juni 2025 sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo.
Menurut Agustina, Posbankum ini benar-benar hadir dan bekerja di titik terdekat dengan warga. Kota Semarang telah membentuk Posbankum di seluruh 177 kelurahan, dan Kelurahan Kramas menjadi salah satu yang dinilai paling siap untuk dikunjungi secara nasional.
Kelurahan Kramas dipilih karena memiliki kesiapan sarana, paralegal terlatih, lurah yang berpengalaman sebagai mediator serta budaya penyelesaian sengketa di tingkat lokal yang kuat. Sebagai informasi, Posbankum Kramas sudah beroperasi sejak Maret 2025 dan sepanjang Januari–November tahun ini hanya menerima tujuh kasus, termasuk dua sengketa batas tanah, yang seluruhnya dapat diselesaikan di tingkat kelurahan. Agustina menilai kondisi tersebut menjadi gambaran nyata efektivitas Posbankum dan literasi hukum warga yang tinggi.
Usai memberikan sambutan dan dialog singkat dengan warga serta pelajar, Menteri meninjau langsung ruang layanan Posbankum. Supratman memberikan penilaian positif terhadap kesiapan Kramas. “Kantornya representatif, sumber dayanya paham betul tujuan Posbankum, dan penyelesaian kasusnya diterima kedua pihak. Itu sangat keren,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kramas layak dipertimbangkan sebagai _pilot project_ nasional sepanjang dokumentasi proses penyelesaian kasus terus ditingkatkan.
