2 Sosok Purnawirawan Jenderal TNI yang Dukung Prabowo Tolak Ganti Wapres dan Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Terdapat dua sosok purnawirawan Jenderal TNI yang mendukung Prabowo dan dengan vokal menolak pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka serta reshuffle kabinet.

Pertemuan yang dilakukan para pimpinan organisasi purnawirawan TNI dan Polri belum lama ini telah membahas tentang dinamika politik terkini. Di mana terdapat sejumlah kelompok purnawirawan TNI yang menginginkan pemakzulan Wapres dan meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet.

Baca juga: Try Sutrisno hingga Fachrul Razi Tuntut Gibran Dicopot, Pimpinan MPR Pegang Keputusan KPU

Forum itu juga menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Diketahui jika pertemuan tersebut dihadiri oleh dua purnawirawan Jenderal yakni Wiranto dan Agum Gumelar.

Selain mereka berdua, turut hadir juga Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

1. Wiranto

Wiranto, lahir pada 4 April 1947 di Yogyakarta, adalah seorang tokoh militer dan politik senior Indonesia yang memiliki perjalanan karier panjang di bidang pertahanan dan pemerintahan. Lulusan Akademi Militer tahun 1968 ini memulai karier militernya di berbagai satuan, termasuk Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Pada era Orde Baru, ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto, yang kemudian membuka jalan bagi kenaikan pangkat dan jabatan strategis di tubuh TNI. Puncak karier militernya terjadi ketika ia diangkat sebagai Panglima ABRI pada Februari 1998, menjelang runtuhnya rezim Orde Baru.

Baca juga: Pembatalan Mutasi Letjen Kunto, Dino Patti Djalal: Sinyal Keras Istana Bahwa Panglima Tertinggi Adalah Presiden Prabowo

Dalam masa transisi menuju reformasi, Wiranto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun, perannya dalam periode ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait peristiwa kekerasan di Timor Timur pada 1999, yang memunculkan tuduhan pelanggaran HAM terhadap dirinya.

Setelah pensiun dari militer, Wiranto terjun ke dunia politik. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2004 melalui Partai Golkar, meskipun tidak berhasil melaju ke putaran kedua.