loading...
Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa
Romli Atmasasmita
MENGAMATI perkembangan korupsi selama 25 tahun sejak pemberlakuan tahun 1971, hampir dikatakan tidak berkurang dan semakin meningkat, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah penegakan hukum korupsi telah gagal?
Berdasarkan pengamatan selama 25 tahun, jawabannya dapat ditelusuri dari dua sumber yaitu kekuasaan dan hukum. Sejalan dengan adagium, hukum dan kekuasaan berkelindan dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan; hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada kekuasaan yang menjalankannya, sebaliknya kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum, tetapi kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum akan menimbulkan anarki.
Adagium ini sekaligus menepis teori hukum murni (Hans Kelsen) bahwa hukum harus bebas nilai atau hukum hidup di ruang hampa atau tidak dipandang sebagai de facto, tetapi harus sebagai de jure semata-mata atau kehendak penguasa. Atas dasar kenyataan sejarah hukum tersebut, maka tepat dan benar pendapat Alm Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif Almarhum Prof Satjipto Rahardjo yang justru melihat hukum tidak lagi sebagai norma an sich atau perintah penguasa semata-mata, melainkan juga sebagai kenyataan (de facto) yang membentuk hukum-hukum sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya.
Baca Juga: Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Ditahan KPK
Namun demikian, Indonesia sebagai negara hukum telah gagal menjaga dan menempatkan hak setiap orang memperoleh jaminan dan perlindungan atas kepastian yang adil dan persamaan di muka hukum; hukum selalu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, hukum selalu mengalah (bukan kalah) dari kekuasaan.
Contoh penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan sering terhenti atau dipaksa dihentikan oleh kekuasaan atau oleh intervensi pemegang kekuasaan legislatif atau eksekutif atau kelompok oligarki yang kolaborasi dengan kekuasaan, terutama dalam korupsi dalam bidang sumber daya alam. Sedangkan diketahui bahwa di dalam Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa air dan bumi dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak.
