loading...
Belasan ribu anggota SNI akan menggelar aksi damai di kawasan Istana serta KKP pada 18 Desember 2025 mendatang. Foto/Dok. SindoNews
JAKARTA - Belasan ribu nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) dijadwalkan akan menggelar aksi damai di kawasan Istana serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18 Desember 2025 mendatang. Aspirasi ini muncul dalam konsolidasi SNI di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Dalam konsolidasi dari berbagai wilayah daerah, unjuk rasa disepakati 18 Desember 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus upaya mendorong pemerintah agar semakin memperhatikan keberlangsungan hidup dan usaha nelayan di seluruh Indonesia. Baca juga: Duit Rp522 Triliun Setiap Tahun Hilang Akibat Pencurian Ikan di Laut Indonesia
Di berbagai daerah, nelayan juga telah memasang spanduk dan banner sebagai penanda bahwa terdapat kegelisahan nyata terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pesisir dan pelaku usaha industri perikanan . Aksi penyampaian aspirasi ini akan diikuti perwakilan dari berbagai wilayah. Baik itu Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya. Hal ini sebagai bentuk solidaritas nasional untuk masa depan perikanan Indonesia.
Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno mengatakan, tujuan utama aksi ini adalah mengajak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, memberikan dukungan penuh dalam memperjuangkan kepentingan nelayan. Nelayan hanya berharap dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan kepastian usaha.
“Aspirasi kami bukan untuk menentang pemerintah, melainkan meminta Presiden agar memberikan dukungan dan perhatian lebih serius terhadap masa depan perikanan nasional,” katanya.
Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan SNI. Pertama, perlunya peninjauan kembali rencana naturalisasi kapal asing agar tidak berdampak negatif bagi nelayan lokal. Kedua, evaluasi terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang masih menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya nelayan dari wilayah tangkap tradisional.
Ketiga, penyesuaian beban biaya seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi daerah, dan PBB laut yang dinilai memberatkan operasional nelayan dan usaha perikanan. Keempat, pembentukan Tim Investigasi Perikanan untuk memastikan kebijakan sektor perikanan berjalan transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional.
