Dukungan Indonesia atas Imperium Amerika dalam Board of Peace

Musa Maliki
Dosen Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jakarta

PADA 13 Oktober 2025 (SindoNews), saya menulis tentang gerakan kosmopolitan dunia yang bisa meluluhkan negara-negara besar untuk mengakui Palestina tetapi belum bisa menghentikan kehendak genosida Israel atas Palestina.

Konstruksi politik global masih mendukung sistem Westphalia dengan struktur global ditempati negara Amerika. Sistem negara-bangsa ini memberikan keuntungan alamiah dalam sistem anarkhi internasional bagi Amerika.

Dalam konteks ini negara Indonesia secara relasi power politics lemah dihadapan Amerika. Apapun kehendak Amerika, Indonesia turuti. Amerika mempunyai will to power ke Indonesia. Jika Amerika menghendaki Indonesia masuk ke Board of Peace, maka masuklah.

Imperium Amerika

Michael Ignatieff dalam artikelnya berjudul “The American Empire: The Burden,” di New York Times (5 Januari, 2003) mengungkapkan definisi singkat tentang the American Empire: “Being an imperial power… means enforcing such order as there is in the world and doing so in the American interest”. Intinya, Imperium Amerika adalah memaksakan suatu tata dunia agar memenuhi kehendak kepentingan Amerika.

Lebih lanjut Morefield (2014:7) dalam, “Empire without Imperialism”, menyebut “in Said’s sense, is an Empire that cannot say its name”. Sepertinya Amerika kualat dengan Imperium Inggris. Amerika melawan Imperium Inggris, tetapi dia sendiri kini jadi Imperium. Amerika enggan menyebut dirinya Imperium.

Misalnya, invasi Irak tanpa persetujuan hukum Internasional, penculikan Presiden Venezuela dan mengatur-ngatur negara Venezuela, keluar dari beberapa oraganisasi PBB dan non-PBB dan menjadikan PBB sebagai batu loncatan membuat Lembaga tandingan PBB yakni Board of Peace.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang berisi kurang lebih pendirian Board of Peace (BoP) (17/11/2025) merupakan bagian dari kerangka besar sistem negara-bangsa untuk melanjutkan atau melenggangkan Imperium Amerika. Resolusi ini disetujui oleh 13 anggota Dewan Keamanan sedangkan Cina dan Rusia abstain.

Isi singkatnya, “the establishment of the Board of Peace (BoP) as a transitional administration . . . . including President Trump’s peace plan in 2020 . . . di teks terakhir berisi “The United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence”.

Proposal BoP yang diusulkan Trump di tahap awal berisi 20 poin itu (20 September 2025) pun masuk di dalam isi dokumen rangkaian Rosolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Dalam Resolusi dan proposal Trump ini tidak disebutkan “two states”.