Gaza Riviera dan New Gaza: Dari Ide Pesisir Mewah Trump ke Ambisi ala Kolonial Baru

JALUR GAZA - Pembicaraan tentang masa depan Gaza — wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik Israel dan Palestina — kembali memanas di awal 2026. Di panggung World Economic Forum di Davos, Swiss, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan inisiatif global bernama “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) yang dirancang untuk mengatur berakhirnya konflik dan proses rekonstruksi di Gaza.

Pada peluncuran ini, Jared Kushner, mantan penasihat presiden sekaligus menantu Trump, memperkenalkan master plan untuk membangun kembali Gaza. Gambaran ini disebut sebagai transformasi besar yang mencakup wilayah hunian, kawasan industri, hingga area pesisir —visi yang mengingatkan banyak orang pada istilah “Gaza Riviera” yang sebelumnya pernah dikemukakan oleh Trump sendiri.

Namun, gagasan-gagasan ini jauh lebih dari sekadar rencana pembangunan — mereka mencerminkan interpretasi unik tentang geopolitik, ekonomi, serta kontroversi global tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Gaza.

1. Konsep “Gaza Riviera” — Gagasan Trump untuk Gaza sebagai Pesisir Mewah

Konsep “Gaza Riviera” pertama kali muncul dalam wacana ketika Donald Trump secara retoris menggambarkan Gaza sebagai lokasi pesisir yang memiliki potensi ekonomi besar jika seluruh wilayah tersebut dibangun ulang dengan investasi besar dan struktur modern.

Istilah ini mengacu pada ide menjadikan Gaza layaknya Riviera di Mediterania dengan kawasan wisata, fasilitas hunian kelas atas, dan pusat komersial yang menarik investor dari seluruh dunia. Di mata Trump sendiri, Gaza bukan sekadar wilayah konflik tetapi juga aset real estate potensial yang bisa berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan berkelas internasional di masa depan.

Namun, gagasan ini tidak hanya berbicara tentang ekonomi; ia menggambarkan hubungan antara pembangunan fisik dan perdamaian. Trump mempromosikan ide jika Gaza diubah menjadi tempat yang “indah dan makmur”, maka ketegangan akan berkurang, dan masyarakat lokal akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Pendekatan ini mengikuti filosofi Trump yang selama ini lebih banyak melihat situasi geopolitik melalui lensa investasi dan properti. Gagasan ini juga mencerminkan pandangan yang sangat optimis — bahkan utopis — terhadap apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah konflik panjang.

Namun ada kritik tajam bahwa ide tersebut terlalu berfokus pada estetika pembangunan dan profitabilitas ekonomi, tanpa terlebih dahulu mengatasi masalah politik inti seperti kedaulatan Palestina, hak atas tanah, dan status hukum penduduk Gaza sendiri. Kritik semacam ini menjadikan istilah “Gaza Riviera” sering dipandang lebih sebagai slogan pemasaran daripada rencana serius yang mempertimbangkan realitas sosial-politik di lapangan.

2. Kritik terhadap Konsep Gaza Riviera — Mengabaikan Aspek Hak Politik dan Realitas

Walaupun istilah “Gaza Riviera” terdengar revolusioner dan penuh semangat, kritik terhadapnya pun sangat tajam. Banyak analis internasional dan pengamat politik menilai bahwa ide tersebut mengabaikan hak politik rakyat Palestina serta realitas hidup mereka yang telah hancur akibat konflik panjang.

Fokus utama pada infrastruktur mewah dan investasi internasional bisa terlihat sebagai upaya memutar perhatian dari isu kedaulatan Palestina yang telah menjadi inti konflik selama beberapa dekade. Para kritikus juga menunjukkan gagasan ini tampak seperti mengurangi penduduk Gaza menjadi masalah estetika atau komoditas ekonomi semata — padahal masyarakat Gaza memiliki sejarah, budaya, dan hak atas tanah yang kompleks.

Dengan menonjolkan konsep pembangunan fisik yang cepat dan glamor, rencana ini dapat menimbulkan kesan bahwa kehidupan dan masa depan penduduk lokal hanya dipertimbangkan setelah nilai investasi dan daya tarik wisata dinilai.

Lebih jauh lagi, beberapa versi awal dari rencana ini — terutama yang beredar secara tidak resmi melalui berbagai dokumen dan diskusi di luar media arus utama — bahkan membahas kemungkinan relokasi besar-besaran penduduk Gaza sebagai bagian dari strategi pembangunan, yang kemudian memicu tuduhan bahwa ide tersebut mirip dengan bentuk lain dari pembersihan etnis atau kolonialisasi modern.

Kritik seperti ini memperlihatkan jurang yang sangat besar antara visi investor-sentris dan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional.

3. Board of Peace (Dewan Perdamaian) — Badan Internasional Baru dan Peluncurannya di Davos

Pada Januari 2026, gagasan besar ini bergerak dari sekadar slogan menjadi sebuah struktur yang lebih formal: Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ini adalah sebuah badan internasional baru yang diluncurkan oleh Donald Trump di World Economic Forum di Davos, Swiss.

Badan ini dimaksudkan sebagai mekanisme global untuk mengatur proses perdamaian, gencatan senjata, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza setelah konflik panjang yang telah menghancurkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di sana.

Dalam acara peluncuran ini, Trump meratifikasi piagam dari Board of Peace dan menjadikannya sebagai badan resmi yang akan mengarahkan kerangka kerja politik dan ekonomi di Gaza untuk masa depan. Trump sendiri menjabat sebagai ketua dewan ini, dan sejumlah pemimpin serta tokoh internasional diundang sebagai anggota pendiri.

Menurut dokumen piagam yang dirilis, tujuan utamanya adalah “mengakhiri penderitaan, membuka peluang baru, dan memastikan stabilitas jangka panjang di Gaza.”

Namun, peluncuran Board of Peace juga menuai kontroversi. Beberapa negara Eropa seperti Inggris enggan menandatangani piagam ini karena kekhawatiran tentang hubungan badan tersebut dengan organisasi internasional lain — terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa — dan juga tentang bagaimana badan ini mengambil alih tanggung jawab tradisional diplomasi dan bantuan.