loading...
Bupati Indramayu Lucky Hakim diberikan sanksi untuk menjalani pembelajaran selama tiga bulan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto/Toiskandar
JAKARTA - Bupati Indramayu Lucky Hakim diberikan sanksi untuk menjalani magang atau pembelajaran selama tiga bulan di Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ). Sanksi itu diberikan atas kelalaiannya yang tidak mengajukan izin saat liburan ke luar negeri.
"Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat konferensi pers di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).
Bima Arya mengatakan sanksi tersebut akan mulai dilaksanakan pekan depan. Bima Arya menyampaikan, nantinya Lucky Hakim harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kemendagri minimal satu hari dalam satu minggu.
Lucky Hakim diminta untuk mengatur waktu dengan baik antara tanggung jawabnya sebagai Bupati di tengah sanksi yang harus dijalani. Sanksi tersebut diberikan atas pertimbangan usai mendengar keterangan dari beberapa sanksi yang disimpulkan bahwa Lucky Hakim dianggap tidak mengetahui adanya aturan untuk mengajukan surat izin ketika bepergian ke luar negeri.
"Dari keterangan seluruh saksi bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan surat izin keluar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apa pun, ke mana pun dengan tujuan apa pun. Jadi Bupati Indramayu tidak memahami adanya peraturan tersebut," ungkapnya.
Selain itu dari pemeriksaan tersebut pula, dipastikan bahwa Lucky Hakim tidak dibiayai oleh negara sepeserpun dalam perjalannnya. "Yang kedua, tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan dari perjalanan Bupati Indramayu," tandasnya.
Lucky Hakim sebelumnya telah dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan, pada Selasa (8/5/2025). Lucky Hakim diperiksa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri selama 2 jam dan mendapat 43 pertanyaan.
Dalam pemeriksaan tersebut dia mengakui kesalahannya yang tak memahami regulasi secara detail dan memastikan bahwa tidak menggunakan fasilitas negara dalam perjalanannya.
(rca)
