loading...
Polri menunjukkan kinerja yang tak hanya sebagai respons teknis terhadap bencana Sumatera, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko lebih sistematis. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Polri menunjukkan kinerja yang dapat dibaca bukan hanya sebagai respons teknis terhadap bencana di Sumatera, tetapi juga sebagai gambaran bagaimana institusi kepolisian mulai mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan, penegakan hukum lingkungan, dan tata kelola risiko secara lebih sistematis. Demikian diungkapkan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB R Haidar Alwi.
"Di tengah situasi bencana yang kompleks, banjir bandang, longsor, serta terputusnya akses antarwilayah, Polri bergerak dengan pola yang menampilkan tiga elemen kunci yaitu kecepatan mobilisasi, efisiensi koordinasi, dan adaptasi fungsi kepolisian ke ranah kemanusiaan," ujar Haidar, Senin (8/12/2025).
Baca juga: Usut Kayu Gelondongan di Bencana Sumatera, Kapolri: Tindak Tegas Illegal Logging!
Kehadiran personel yang membantu evakuasi korban, pengoperasian unit K-9, pendirian pos kesehatan, hingga pendistribusian logistik menunjukkan bahwa Polri tidak lagi membatasi tugas pada keamanan saja, tetapi ikut mengisi celah-celah kritis dalam penanganan bencana ketika kapasitas daerah belum memadai.
"Di sisi lain, bencana tersebut membuka kembali mata publik tentang faktor-faktor yang memperparah kerusakan, khususnya dugaan praktik pembalakan liar. Dalam konteks inilah langkah Polri melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap illegal logging menjadi signifikan," katanya.
Haidar menjelaskan media arus utama menyoroti bahwa temuan kayu-kayu gelondongan di lokasi banjir menjadi titik awal penyelidikan. Tindakan ini diyakini menjadi cerminan bahwa Polri mulai memosisikan kejahatan lingkungan bukan lagi sebagai pelanggaran biasa, tetapi sebagai ancaman yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga.
"Alih-alih hanya menindak pelaku saat ada laporan, Polri mencoba menghubungkan pola kejahatan lingkungan dengan risiko bencana, sehingga pendekatan hukum dapat diarahkan pada pencegahan kerusakan yang lebih besar," ungkapnya.
