loading...
Iluni UI mendesak Rektor UI bersikap tegas terhadap polemik disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. FOTO/DOK.UI
DEPOK - Ikatan Alumni Universitas Indonesia ( Iluni UI ) mengkritisi keputusan Rektor UI atas polemik kasus dugaan pelanggaran akademik dan etik disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia . Iluni mendesak Rektor UI bersikap tegas terhadap Bahlil.
Anggota Iluni UI, Deolipa Yumara menjelaskan, berdasarkan evaluasi Badan Kehormatan UI, Bahlil diduga melanggar beberapa hal. Pertama, Bahlil diduga menggunakan dokumen-dokumen untuk disertasinya tidak legal karena dokumen milik LSM itu dipakai tanpa izin. Kedua, promotor dan co-promotor yang memudahkan proses pembuatan disertasi Bahlil. Selain itu, masa perkuliahan Bahlil dinilai terlalu cepat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak mengenai integritas akademik yang dijalankan.
"Dan ini sudah didapat fakta-fakta bahwa promotor dan co-promotor sudah diberhentikan dari jabatannya," kata Deolipa kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).
Menurutnya, peristiwa ini sangat memalukan UI. Sebab, Bahlil yang diduga melakukan beberapa pelanggaran akademik, hanya diberikan sanksi revisi. Keputusan yang diambil oleh Rektor UI dinilai tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.
"Mahasiswa S1 yang terbukti melakukan plagiat biasanya mendapatkan sanksi berat, seperti drop out atau dicabut status kemahasiswaannya. Hal ini pernah terjadi pada mahasiswa lain yang melakukan kesalahan serupa," kata Deolipa.
Deolipa menilai keputusan Rektor UI terhadap Bahlil Lahadalia dianggap merendahkan martabat UI dan secara tidak langsung merusak reputasi kampus. Ia menegaskan Iluni UI akan mengkritisi kebijakan Rektor UI terkait kasus ini. Saat ini, sudah ada petisi yang diajukan oleh Iluni UI dan komunitas kampus UI yang mempertanyakan kebijakan Rektor tersebut.
"Seharusnya Bahlil ini di-DO. Yang pantas bagi Bahlil dalam posisi kuliahnya S3 adalah di-drop out," katanya.
Sebelumnya, Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI Arie Afriansyah mengatakan, UI mengambil langkah tegas dalam menangani pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa.
