loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta, kepada media agar penurunan penerimaan pajak tidak didramatisir. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar penurunan penerimaan pajak tidak didramatisir, karena hal tersebut dapat menciptakan ketakutan yang berdampak buruk bagi ekonomi. Tercatat penerimaan pajak per Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.
“Jadi saya mohon teman-teman tidak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku, tetapi tidak bagus untuk kita semua,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).
Menkeu menambahkan, bahwa ketakutan berlebihan bisa memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor media yang turut terdampak jika ekonomi melemah. “Untuk ekonomi juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus, karena kalau ekonomi nggak bagus, pasti akan kena juga,” tegasnya.
Adapun Sri Mulyani menjelaskan, bahwa penurunan penerimaan pajak bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, karena mengikuti pola yang sama seperti sebelumnya.
Dua faktor utama yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak, yakni beberapa komoditas yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti batu bara, minyak, dan nikel, mengalami penurunan harga, yang berdampak pada penerimaan pajak dari sektor tersebut.
Kedua karena Faktor Administrasi Pajak seperti Implementasi kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21, yang mempengaruhi penerimaan pajak karyawan dan Kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri, yang memberikan tambahan waktu hingga 10 Maret 2025 untuk pelaporan pajak.
"Untuk PPN deadline-nya dimundurkan dan TER kita lihat mempengaruhi PPh 21," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp269,02 triliun. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap waspada, tetapi tanpa perlu menciptakan kekhawatiran yang berlebihan.
“Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap kita waspada tanpa menimbulkan suatu alarm,” tutupnya.
(akr)
