loading...
Uni Emirat Arab diam-diam melobi AS untuk menolak rencana Mesir tentang Gaza. Foto/Mahmoud Zaki/Xinhua
GAZA - Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan melobi Amerika Serikat (AS) untuk menolak rencana Mesir untuk Gaza pascaperang yang didukung oleh Liga Arab, yang menandakan keretakan signifikan dalam hubungan antara Abu Dhabi dan Kairo.
Pada awal Maret, Mesir mengungkap rencananya untuk transisi politik, rekonstruksi, dan pemulihan Jalur Gaza setelah berakhirnya serangan brutal Israel, dengan sorotan utama adalah pemerintahan oleh Otoritas Palestina (PA), pasukan keamanan Gaza yang dilatih oleh Yordania dan Mesir, serta potensi pasukan penjaga perdamaian PBB untuk dikerahkan di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Melansir Middle East Monitor, rencana Mesir tersebut berfungsi sebagai alternatif bagi rencana yang diusulkan presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza oleh Amerika dan pengusiran paksa warga Palestina dari wilayah tersebut, yang menyebabkan Liga Arab segera mengadopsi usulan Kairo.
Sementara sejumlah negara Eropa juga mendukung rencana tersebut, AS dan Israel dapat diprediksi akan menolaknya.
Namun, sikap Washington dilaporkan semakin diperkuat oleh UEA, dengan sebuah laporan oleh Middle East Eye yang mengutip pejabat Amerika dan Mesir yang mengungkapkan bahwa duta besar Emirat untuk AS, Yousef al-Otaiba, telah melobi anggota parlemen dan mereka yang berada dalam lingkaran dalam presiden Trump untuk menekan Mesir agar menerima pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.
Lebih lanjut mengklaim bahwa rencana Mesir tidak efektif dan memberi terlalu banyak kelonggaran bagi kelompok perlawanan Palestina Hamas, misi diplomatik UEA dilaporkan telah berupaya agar Washington membuat bantuan militer lanjutan ke Mesir bersyarat pada penarikan rencananya sendiri oleh Kairo dan penerimaan rencana 'riviera' Trump.
Menurut seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, "UEA tidak mungkin menjadi satu-satunya negara yang menentang rencana Liga Arab ketika disetujui, tetapi mereka menghancurkannya dengan pemerintahan Trump".
Dengan Kairo menerima USD1,3 miliar bantuan militer dari AS setiap tahun, USD300 juta di antaranya sudah bersyarat pada masalah hak asasi manusia, pemerintahan Trump telah mengisyaratkan selama satu setengah bulan terakhir bahwa pendanaan tersebut akan digunakan sebagai daya ungkit untuk memaksa Mesir – serta Yordania, yang juga menerima bantuan Amerika – untuk menerima warga Palestina yang diusir dari Gaza.
Pengaruh itu dilaporkan digunakan bulan ini, dengan laporan minggu lalu yang menegaskan bahwa AS telah memberi tahu Mesir tentang pemotongan bantuan jika pemerintah Mesir tidak memperbaiki kebijakannya secara memadai mengenai pemindahan warga Palestina.
(ahm)
