loading...
Konferensi budaya internasional CHANDI 2025 di Denpasar, Bali resmi ditutup. Dengan berakhirnya CHANDI 2025, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pusat diplomasi budaya dunia. Foto/Dok. Sindonews
DENPASAR - Konferensi budaya internasionalCulture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di Denpasar, Bali resmi ditutup.Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sambutan penutupnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh menteri, wakil menteri, duta besar, tokoh kebudayaan, para cendekiawan, seniman, serta para delegasi dari seluruh dunia yang telah hadir pada CHANDI 2025.
Ia berharap perhelatan ini dapat menjadi sarana dalam memperkuat visi bersama menjadikan budaya sebagai alat perdamaian dan kesejahteraan bersama. Partisipasi seluruh delegasi telah mengubah CHANDI 2025 menjadi lebih dari sekadar sebuah pertemuan kebudayaan. ”Lebih dari itu, konferensi budaya ini menjadi bukti nyata atas visi bersama kita tentang budaya untuk masa depan,” katanya mengawali pidato, Kamis (4/9/2025). Baca juga:
CHANDI 2025, Hashim Dorong Pemerintah Serius Berinvestasi Penguatan Budaya
Lebih lanjut, Fadli menambahkan pertemuan tingkat menteri atau ministerial meeting yang diselenggarakan pada Rabu (3/9/2025), menghasilkan suatu deklarasi bersama yang dinamakan Bali Cultural Initiative Declaration yang diadopsi secara mufakat oleh 35 negara. Deklarasi tersebut menghadirkan komitmen bersama untuk mempromosikan keragaman budaya, melindungi nilai luhur warisan budaya , serta memperkuat diplomasi budaya sebagai jembatan untuk mewujudkan pembangunan global yang berkelanjutan dan inklusif.
Adapun ke-35 negara tersebut, di antaranya Republik Albania, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Republik Armenia, dan Republik Rakyat Bangladesh. Kemudian Republik Belarus, Kerajaan Belgia, Brunei Darussalam, Republik Bulgaria, Kerajaan Kamboja, dan Republik Fiji.
Selanjutnya Georgia, Republik Italia, Republik India, Republik Indonesia, Republik Islam Iran, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Demokratik Rakyat Laos, Negara Libya, dan Malaysia. Mongolia, Kesultanan Oman, Republik Islam Pakistan, Negara Palestina, Federasi Rusia, dan Republik Rwanda.
