loading...
Realisasi belanja pemerintah per 31 Januari 2026 telah menyentuh angka Rp227,4 triliun atau setara dengan 5,9% dari pagu APBN. Foto/Dok
JAKARTA - Realisasi belanja pemerintah per 31 Januari 2026 telah menyentuh angka Rp227,4 triliun atau setara dengan 5,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Capaian ini menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan ( Wamenkeu ), Suahasil Nazara mengatakan, tren belanja tahun ini jauh lebih agresif guna memastikan roda perekonomian bergerak lebih cepat sejak awal tahun. "Belanja negara itu juga lebih kuat tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita telah belanja sebesar Rp227 triliun dan itu 25,7 persen di atas tahun lalu," kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
Realisasi belanja negara tersebut terbagi ke dalam dua pilar utama yakni Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp131,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun. Suahasil menjelaskan, bahwa lonjakan ini mencerminkan komitmen Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam mengoptimalkan APBN sebagai instrumen kesejahteraan.
Baca Juga: Purbaya Tarik Lagi Rp75 Triliun dari Himbara, Ini Alasannya
"Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN," ucapnya.
Secara lebih mendalam, belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp55,8 triliun serta belanja Non-K/L sebesar Rp76,1 triliun. Peningkatan drastis pada belanja K/L dipicu oleh dua faktor utama, yakni penebalan bantuan sosial (bansos) dan ekspansi masif program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realisasi bansos per Januari 2026 mencapai Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang hanya sebesar Rp4,1 triliun.
