loading...
Indonesia mendorong penguatan transaksi mata uang lokal dan konektivitas sistem pembayaran lintas negara di antara anggota BRICS. FOTO/AP
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan transaksi mata uang lokal dan konektivitas sistem pembayaran lintas negara di antara anggota BRICS sebagai langkah memperkuat ketahanan keuangan menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dorongan tersebut termasuk perluasan integrasi pembayaran berbasis QR antarnegara untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan keuangan negara-negara anggota.
"Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara," ujar Gubernur BI Destry Damayanti dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu (13/9/2026).
Baca Juga: Perang Berkecamuk dan Ketegangan Global Warnai KTT BRICS di New Delhi
Destry menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS ke-2 (BRICS FMCBG) yang berlangsung pada 9-10 September 2026 di Mumbai, India. Delegasi Indonesia dipimpin Destry bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam forum yang dihadiri para pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara anggota BRICS.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS menyepakati komitmen memperkuat ketahanan ekonomi dan stabilitas keuangan dalam menghadapi berbagai risiko global. Sejumlah isu yang dibahas mencakup resiliensi ekonomi, transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), konektivitas pembayaran lintas batas, perluasan penggunaan mata uang lokal, keamanan siber, serta pengembangan keuangan berkelanjutan.
Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi arsitektur keuangan global, termasuk tata kelola Dana Moneter Internasional (IMF), agar representasi dan hak suara negara-negara berkembang semakin kuat. Menurut Destry, perbedaan karakteristik dan tahapan pembangunan setiap negara anggota dapat menjadi modal untuk membangun kemitraan yang saling melengkapi dan memberikan nilai tambah.
