loading...
Revisi peraturan teknis turunan Tanda Tangan Elektronik yang Tersertifikasi (TTET) dapat menjadi sebuah momentum untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital tanpa mengabaikan kenyamanan pengguna. Foto/Dok
JAKARTA - Rencana Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) mendapat tanggapan sejumlah kalangan. Terutama terkait dengan Tanda Tangan Elektronik yang Tersertifikasi (TTET).
Kajian tersebut dibahas dalam diskusi publik bertema "Transaksi Digital: Anti Ribet, Anti Worry" yang digelar Tenggara Strategics. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah praktisi antara lain CEO QM Financial Ligwina Hananto dan pendiri sekaligus Managing Director Vosfoyer Creative Consultant William Sudhana.
Revisi PP No. 71/2019 merupakan peraturan teknis turunan dari UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang pada revisi terbarunya mengatur Tanda Tangan Elektronik yang Tersertifikasi (TTET) yang pada Pasal 17 Ayat 2a yang secara eksplisit memberikan dasar hukum Sertifikat Elektronik pada Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi.
Baca Juga: Hindari Fraud di Pinjaman Daring Lewat Tanda Tangan Digital Tersertifikasi
Pada bagian penjelasan, Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi didefinisikan sebagai transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik. Implementasi penggunaan TTET dinilai kurang mengakomodasi prinsip netralitas teknologi yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memilih dan mengembangkan mekanisme pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Rencana penerapan TTET tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan, seperti potensi bertambahnya beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun pelaku usaha, terutama mereka yang kerap melakukan transaksi digital dalam kegiatan sehari-hari.
